Iceland Syurga Kebebasan Bersuara Pertama Dunia?

Islandia: Surga Kebebasan Bicara Pertama Dunia?
Diterbitkan : 14 April 2010 - 3:29pm | Oleh Louise Dunne (foto: flickr)

Diarsip dalam:

Laporan Islandia yang banyak dinanti, ‘Truth Report’ tentang penyebab krisis finansial 2008, menyoroti tidak hanya ‘kelalaian ekstrim’ para politikus senior dan tokoh keuangan, tapi juga kurangnya keterbukaan dan transparansi tentang apa yang sedang dikerjakan sektor perbankan negara itu.

Inisiatif baru parlemen memastikan rakyat Islandia tidak akan dibiarkan dalam ketidaktahuan lagi. Laporan Louise Dunne.

Ketika ekonomi Islandia runtuh tahun 2008, penduduk negara kecil itu terhenyak. Kebanyakan orang Islandia sama sekali tidak tahu negara mereka ditelanjangi habis-habisan secara finansial. Dokumen-dokumen pemerintahan yang bocor ke publik menunjukkan banyak orang di posisi tinggi yang sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi. Laporan kemarin juga mengkonfirmasi bahwa kepala bank sentral Islandia, bersama dengan sang perdana menteri, menahan informasi soal keadaan ekonomi sesungguhnya negara itu.

Pelapor pelanggaran
Buntut dari krisis finansial, keterbukaan menjadi semboyan di Islandia. Selain kepercayaan bahwa semua orang bukan cuma berhak, tapi juga berkewajiban mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah atas nama mereka. Salah satu reaksi berbentuk Icelandic Modern Media Initiative (Immi); sebuah proposal yang didukung semua partai, bertujuan membuat Islandia surga bagi para wartawan penyelidik dan para pelapor pelanggaran di seluruh dunia.

Situs web resmi Immi menyatakan ‘Karena adanya kejatuhan di sektor perbankan, terbentuk sebuah rasa kebersamaan bahwa dibutuhkan sebuah perubahan mendasar untuk mencegah hal itu terjadi kembali’. Proposal menuntut pemerintah mengadopsi hukum yang menawarkan perlindungan kuat untuk sumber-sumber dan kebebasan bicara dan informasi, baik di Islandia maupun di luar negeri. Seperti sejumlah negara dikenal sebagai surga pajak karena kerahasiaannya, Immi ingin Islandia jadi sebaliknya, surga jurnalisme yang terkenal karena keterbukaannya.

Praktis dan Idealis
Selain punya sisi praktis, proposal juga mempunyai sisi idealis, yaitu mengusulkan untuk menggaet media dan penerbit internasional yang berbasis internet untuk dipupuk jadi industri berkembang di Islandia. Hal ini diamini Danny O'Brien dari Committee to Protect Journalists:

“Saya rasa, penting bagi banyak negara untuk mencoba dan menemukan industri atau layanan yang cuma bisa disediakan mereka sendiri. Islandia belakangan tertarik jadi negara terbaik yang mendukung kebebasan berpendapat, terutama di internet. Sebuah tempat dimana orang bisa menaruh konten web tanpa harus khawatir soal ancaman atau tuntutan hukum dari pemerintah negara mereka.”

Wikileaks
Dukungan yang diterima cukup besar, seperti misalnya dari organisasi Transparency International dan Reporters Without Borders. Pendiri situs Wikileaks, Julian Assange, sudah membaca proposal dan persiapan peluncuran video Wikileaks yang mempertontonkan serangan helikopter militer Amerika di Irak minggu lalu, dilakukan di Islandia.

Hampir seluruh negara punya peraturan yang menerapkan sejumlah pengawasan atau batasan dalam kebebasan berpendapat dan media – misalnya hukum pencemaran nama baik – tapi , menurut O’Brien, hal ini tidak selalu cocok untuk internet. Bahkan negara-negara yang memandang diri mereka benteng kebebasan berpendapat juga sudah memperkenalkan sejumlah peraturan baru untuk jaman digital, yang bisa disalahgunakan.

‘Di Amerika, mungkin saja mencabut sebuah materi tanpa proses hukum, dengan dasar apa yang disebut Digital Millennium Copyright Act. Seperti namanya, Hukum Hak Cipta Era Digital ini dirancang untuk membatasi pelanggaran hak cipta, tapi efek buruknya, ini memudahkan para kritikus membuang konten yang mereka benci dari internet.’

Belum lama ini Uni Eropa setuju menerapkan peraturan serupa sebagai bagian dari pedoman hak ciptanya. Salah satu poin penting proposal Immi adalah memastikan hukum Islandia tidak punya pembatasan ini, karena hampir semua materi yang diterbitkan situs pelapor pelanggaran seperti Wikileaks, pada akhirnya merupakan milik seseorang, jadi merupakan subyek hak cipta.

Sejumlah pemerintahan barat tidak menyetujui hukum Islandia itu, karena menurut mereka ini merupakan cara licik memasuki wilayah hukum negara lain tanpa ijin. Immi memang janji akan mempertimbangkan ‘ lingkungan hukum negara lain’ ketika mulai merancang legislasi, tapi pada akhirnya keinginan Islandia untuk meraih keterbukaan, seringkali mengalahkan pertimbangan-pertimbangan serupa.

Salah satu alasan utama proposal ini dipertimbangkan adalah dokumen bocor yang diterbitkan di internet, yang mengungkapkan detail soal krisis finansial yang disembunyikan baik oleh Islandia maupun pemerintahan lain. Jadi ya bisa saja, jelas O’Brien,” Bahwa penduduk Islandia jauh lebih simpatik kepada para pengusung kebebasan bicara ketimbang kepada pemerintahan negara lain.” (RNW/AK)